UU KPK NO. 30 TAHUN 2002

LAW COMMISSION Corruption Eradication NO. 30 2002

Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

لجنة القضاء على الفساد في جمهورية إندونيسيا (عادةً ما يتم اختصارها باسم KPK) هي مؤسسة حكومية تشكلت بهدف زيادة فعالية وفعالية الجهود القابلة للقضاء على الفساد. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. تم تأسيس هذه اللجنة بناءً على قانون جمهورية إندونيسيا رقم 30 لعام 2002 فيما يتعلق لجنة القضاء على الفساد. في تنفيذ واجباتها ، يسترشد KPK بخمس مبادئ ، وهي: اليقين القانوني ، والانفتاح ، والمساءلة ، والمصلحة العامة ، والتناسب. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial

Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; و

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; و

Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

يرجى تنزيل تطبيق قانون KPK مجانًا ، ومجهز أيضًا بملف PDF MK قرار رقم 012-016-019/PUU-IV/2006: "المادة 53 من القانون رقم 30 لعام 2002 تتعارض مع الدستور"